Indonesia Memiliki 153.026 Sekolah Rusak

BOGOR, M86 - Memalukan negara yang subur ternyata memiliki gedung sekolah kurang memadai. Buktinya tercatat ada sekitar 153.026 ruang kelas SD dan SMP di Indonesia rusak, mulai dari rusak ringan sampai sedang, sehingga negara membutuhkan Rp20,4 triliun untuk memperbaiki seluruh kerusakan tersebut.

"Untuk tahun ini, Kemdiknas mengalokasikan Rp2,8 triliun untuk rehabilitasi ruang kelas yang rusak," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Suyanto saat menghadiri peletakan batu pertama Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP Tahun 2011 di halaman SMPN 3 Kragilan.

Dalam telekonferens dengan Mendiknas yang berada di SDN Madang, Kabupaten Bogor, ia mengatakan pemerintah menargetkan dapat mengurangi 21.500 ruang kelas yang rusak. Dengan rincian, 18 ribu ruang kelas SD dan 3.500 ruang kelas SMP.

Didampingi Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman, ia mengatakan, program nasional penuntasan rehabilitasi gedung sekolah itu dilaksanakan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat.

"Program ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam program penuntasan wajib belajar sembilan tahun, karena itu semua pihak harus mendukungnya agar gedung sekolah di Indonesia layak dan nyaman ditempati dan terpenting dapat mencetak generasi unggul di masa yang akan datang," katanya seperti dilansir Selasa (4/10).

Sementara itu, Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan, tahun ini pemerintah baru dapat mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,8 triliun untuk merehabilitasi gedung sekolah.

"Gerakan ini muncul atas instruksi Presiden RI setelah melakukan kunjungannya pada Safari Ramadhan yang lalu, beliau melihat adanya ruang kelas-ruang kelas yang rusak, padahal dekat dengan kompleks-kompleks mewah," kata Nuh.

Menurut Nuh, setelah rehabilitasi ini bukan berarti urusan dunia pendidikan selesai, karena masih banyak yang lain. Untuk itu, dirinya berpesan kepada kepala dinas-kepala dinas, yaitu pembentukan kultur sekolah yang harus dibangun.

Ada tiga budaya sekolah yang harus dibangun, meskipun sarana dan prasarana sudah selesai, yaitu budaya bersih; budaya saling menghargai, saling menghormati dan hidup harmonis; serta budaya keilmuan.

"Tapi, itu saja tidak cukup. Tiga budaya itu merupakan budaya dasar yang harus dikembangkan lagi. Sebagian untuk yang tidak terpisahkan adalah budaya cinta dan bangga terhadap Tanah Air," katanya.

Hal itu tidak boleh dilupakan dan harus menjadi bagian utuh dari tiga budaya itu, baik dari pembentukan kebiasaan berupacara, menghormati bendera, memahami esensi yang ada di Pancasila, UU 1945, sampai dengan hakekat NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Daud Fansuri mengatakan, pada Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung Sekolah ini Kabupaten Serang mendapatkan jatah 108 ruang kelas SD dan 15 ruang kelas SMP, di antaranya SMPN 3 Kragilan.

"Per ruang kelasnya anggarannya untuk rehabilitasi yang sedang Rp45 juta dan rehabilitasi berat Rp120 juta," katanya. (cok)

Terkait Gelar Raja Arab, Rektor UI Meminta Maaf

JAKARTA, M86 - Langkah Universitas Indonesia (UI) memberikan gelar doktor honoris causa bidang kemanusiaan dan ilmu pengetahuan teknologi kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Azis menuai kecaman. Rektor UI Gumilar Rosliwa Soemantri pun akhirnya meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat pemberian gelar tersebut.

“Kami mohon maaf jika momentum ini kurang pas dan menyakiti banyak pihak,” kata Gumilar seperti dilansir dari situs berita nasional, Jumat (2/9).

Gumilar menyadari momentum pemberian gelar itu kurang tepat karena bersamaan dengan tragedi yang dialami TKI. " Saya sungguh menyadari bahwa momentum pemberian gelar itu kurang tepat, yaitu setelah pemancungan Ibu Ruyati." kata Gumilar. "Saya minta maaf atas itu.”

Pemberian gelar yang jadi kontroversi itu dilakukan Rektor UI langsung di Istana Al Safa, Minggu (21/8) lalu. Dalam penjelasannya ke media sebelum acara itu, gelar Doktor Honoris Causa itu diberikan karena Raja Abdullah dinilai memberikan perhatian lebih pada perkembangan kemanusiaan dan iptek. Selain juga menjadikan Saudi sebagai pusat peradaban Islam moderat.

Namun langkah Rektor UI itu justru dikecam sejumlah pihak. Termasuk dari kalangan civitas akademika kampus itu. Guru besar sosiologi UI Thamrin Amal Tamagola menyatakan mengutuk keras tindakan Rektor UI tersebut. Thamrin bahkan menyatakan akan menggalang sejumlah dukungan untuk menggulingkan Gumilar dari kursi Rektor. "Kalau kita lihat dari kebijakannya selama dua tahun belakangan ini, he must go out," kata Thamrin di DPR, Jumat (26/8) lalu.

Thamrin mengatakan kebijakan Gumilar memberikan gelar itu ke Raja Arab hanyalah puncak dari kebijakannya yang tak sesuai dengan tradisi UI. Kebijakan ini dinilai membuat dosen dan guru besar UI berang. “Profesor Emil Salim saja sampai marah besar begitu tahu ini,” ujarnya.

Misalnya, kata Thamrin, Gumilar memerintahkan pengamanan berlebihan UI dengan membubarkan aksi damai mahasiswa dengan cara kekerasan. “Jadi ada 20-an mahasiswa yang terluka dan masuk rumah sakit karena digebuki sekitar 200-an satpam UI sekitar 10 hari lalu,” ujarnya. "Padahal para mahasiswa itu hanya menggelar aksi damai terkait ongkos kuliah yang semakin mahal.“

Meski begitu, kata Thamrin, Gumilar sebenarnya merupakan orang yang cerdas dan pekerja keras. “Namun kalau sudah ada maunya, dia akan melakukan segala cara agar terwujud,” katanya. Thamrin mengaku turut bertanggung jawab atas tindakan Gumilar karena menurutnya Rektor UI tersebut masih terhitung muridnya. “Sewaktu saya pulang ngambil Phd dulu, dia ini baru lulus sarjana,” ujarnya.

Karena itu, Thamrin mengatakan secara internal ia dan beberapa dosen lainnya akan menggalang dukungan untuk meminta Majelis Wali Amanat UI mencopot Gumilar dari jabatannya. “Kami akan minta pertanggungjawabannya dan supaya dia dicopot,” ujarnya.

Dalam percakapannya kepada Tempo, Gumilar mengaku tak khawatir dengan ancaman penggulingan dirinya. Menurut dia, wacana yang digulirkan itu adalah sesuatu yang wajar dalam politik di kampus. “Kami memahaminya sebagai sebuah perbedaan pendapat," ujarnya. "Dalam demokrasi, apalagi ini di kampus, perbedaan itu aset dan itu wajar.”

Atas wacana itu, Gumilar menyatakan belum merencanakan bertemu dengan pihak-pihak yang merencanakannya. Sebab, dirinya baru saja kembali dari Arab Saudi untuk memberikan gelar kepada Raja Arab yang kini menjadi polemik.

Gumilar menjelaskan, UI sama sekali tidak berniat menyinggung perasaan keluarga Ruyati ataupun rakyat Indonesia pada umumnya. Gumilar mengungkapkan proses seleksi, pengkajian, dan penetapan Raja Arab Saudi sebagai penerima gelar Doktor Honoris Causa sebetulnya sudah berlangsung tiga tahun lalu, jauh sebelun kasus Ruyati terjadi.

“Prosesnya sudah lama. Tapi gelar itu belum diberikan lantaran Raja Saudi sakit-sakitan terus,” ujar Gumilar. Baru belakangan ini Raja Saudi menjawab bisa menerima langsung gelar tersebut. “Waktu pemberian penghargaan, pihak Raja Saudi sendiri yang menentukan,” ucapnya.

Tidak dilibatkannya pihak yang kini memprotes pemberian gelar itu, Gumilar menyebut tidak mungkin seluruh pihak civitas akademika mendapatkan pemberitahuan. ”Bukan berarti lantas seluruh dosen dan karyawan yang jumlahnya 6.000 itu terlibat, kan sudah ada panitianya. Itu sudah cukup transparan dan akuntabel,” tuturnya. (tif/cok)

Anggaran Pendidikan di Bekasi Membengkak

BEKASI, M86 – DPRD Kota Bekasi segera minta pertanggungjawaban Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi sebagai pihak pelaksana penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pasalnya, mengenai terjadinya penambahan rombongan belajar (Rombel) di luar perencanaan.

Sebab dengan bertambahnya Rombel ini, pembiayaan siswa di Kota Bekasi dan dipastikan meningkat dan akan jadi beban APBD 2011.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro mengungkapkan, sebagai penentu anggaran, DPRD Kota Bekasi tidak serta merta mengabulkan usulan anggaran tambahan yang dilakukan eksekutif. “Tidak bisa begitu saja karena penambahan APBD pada Disdik juga akan merubah anggaran lainnya,” paparnya.

Selain meminta pertanggungjawaban Disdik Kota Bekasi, dewan juga akan meminta Disdik transparan siapa yang menjadi penentu angka akhir jumlah siswa SMP Negeri dan SMA Negeri yang diterima.

“Sampai saat ini, dewan belum mendapatkan angka pasti, berapa jumlah PPDB serta pertanggungjawabannya. Kami juga akan kejar bagaimana Disdik Kota Bekasi mempertanggungjawabkan perencanaan dan penganggarannya,” jelasnya.

Meski demikian, dewan sendiri pada akhirnya mengalami dilema, anggaran pendidikan harus ditambah dan tetap harus dipenuhi. “Karena menyangkut pendidkan bagi generasi bangsa,” lanjutnya.

Pihak Disdik Kota Bekasi mengakui pada PPDB 2011 ini terjadi kelebihan siswa untuk tahun ajaran 2011-2012 hingga 30 persen atau mencapai 3.000 siswa.

Karena kelebihan siswa inilah, Disdik berencana mengajukan penambahan alokasi anggaran Sekolah Bebas Biaya (SBB) pada tahun anggaran 2011 serta dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2011 sekitar Rp 3 miliar.

Kepala Seksi Data dan Program Disdik Kota Bekasi Agus Enaf mengatakan program pendidikan gratis yang dicanangkan Pemkot Bekasi menjadi faktor berpengaruh ditengah masyarakat. “Sehingga mendorong orangtua menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri,” katanya. (red/*pkc)

50 Guru dan PAUD Dapat Bantuan dari Walikota Jakut

JAKARTA, M86 - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, memberikan beasiswa kepada 50 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Beasiswa diberikan secara simbolis oleh Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono, di Ruang Pola Kantor Walikota. Beasiswa ini diberikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Insida.

Jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp150 Juta ini berasal dari Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (Bazis) Jakarta Utara yang terkumpul sejak 2010 dan baru digulirkan pada 2011. Walikota Jakarta Utara mengatakan, beasiswa seperti ini sangatlah penting bagi para pengajar PAUD yang sangat memerlukan pembekalan pendidikan.

"Pengajar harus bisa menanamkan nilai akhlak dan budi pekerti kepada peserta didik, karena anak-anak Paud seperti kertas putih yang mudah dibentuk apa saja, jadi pengajar perlu memberikan pembekalan yang sangat positif kepada anak didik," kata Walikota, Senin (15/8).

Lebih lanjut Walikota meminta kepada para pengajar Paud untuk terus meningkatkan mutu dan pengajaranya. Jangan sampai setelah mendapatkan beasiswa, daya ajarnya justru mengendur. Sebaliknya, setelah mendapatkan beasiswa ini, daya ajar dan mutu mengajarnya harus meningkat. "Dengan beasiswa ini semoga menambah bekal ilmu dan pendidikan. Selain itu bisa ditanamkan ke anak-anak Paud," harap Walikota.

Dalam kesempatan tersebut Walikota meminta kepada guru Paud untuk tetap melaksanakan tugasnya mengajar, jangan sampai tidak mengajar karena kesibukan kuliah, harus bertanggung jawab dan ikhlas. "Para guru Paud yang mendapatkan beasiswa jangan sampai merubah sikap dan lepas tanggung jawab, tetapi harus ditingkatkan," tegas Walikota.

Walikota juga meminta, kepada Sudin Dikmen, untuk terus memacu potensi guru-guru Paud agar lebih baik lagi dan berprestasi. "Setelah diberi beasiswa jangan sampai mengendur, malah sebaliknya, harus lebih giat baik dalam mengajar maupun dalam belajar," kata walikota

Sementara M Alwi kepal Bazis Jakarta Utara mengatakan, bantuan beasiswa diberikan kepada 50 guru Paud Jakarta Utara dengan nilai mencapai Rp150 juta untuk periode 2011-2012. "Ini dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme para guru Paud," tuturnya. (cok)

Disdik DKI Larang Sekolah Gelar Sahur On The Road

JAKARTA, M86 - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta melarang sekolah-sekolah untuk mengadakan sahur on the road. Pelarangan ini sesuai permintaan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan pihak kepolisian.

"Dinas tidak mengajurkan sama sekali sahur on the road. Kan ada larangan dari gubernur dan kepolsian," ujar Wakil Kepala Dinas DKI Jakarta Agus Suradika, Senin (15/8).

Menurut Agus, Kepala Dinas DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto juga sudah memberikan contoh kegiatan sahur on the road dilakukan ke panti asuhan. Dengan kegiatan ini, dinilai dapat meminimalkan kecelakaan.
"Pak kadis kan sudah memberi contoh. Beliau bersepeda lalu ke panti asuhan," terang Agus.

Pada 15 Juli 2011 lalu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan tegas pernah meminta kegiatan sahur on the road dihentikan. Sebab acara itu dinilai rawan bersinggungan dengan pihak lain.

"Kita imbau, kalau ada barangkali mereka yang rezekinya berlebihan untuk tidak melakukan kegiatan atau sahur on the road," ujar Fauzi Bowo di Gedung Balaikota DKI Jakarta.

Sebelumnya, dua siswi SMA Negeri 28, Nur Aisah Siregar dan Astrid, tewas dalam kecelakaan usai mengikuti acara sahur on the road, Sabtu (13/8). Mereka tewas setelah mobil Toyota Yaris yang dikemudikan M Hadi Wibowo, yang juga siswa SMA 28, mengalami kecelakaan di Jalan Warung Buncit, dekat perempatan Pejaten Village. Dalam kecelakaan itu, dua siswi SMA 28 lainnya, Vera Muthia dan Ratnaningsih, mengalami luka serius. Wibowo juga mengalami luka dan saat ini masih dirawat.

Terkait dengan kegiatan sahur on the road yang digelar SMA 28 tersebut. Pihak Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan menegur Kepsek sekolah itu. "Kalau itu (sahur on the road) terorganisir, dan kepala sekolahnya mengizinkan, kita akan tegur," ujar Agus.

Menurut Agus, dengan adanya imbauan dari Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan kepolisian beberapa waktu lalu, pihaknya telah mengirimkan surat agar sekolah-sekolah mengikuti peraturan itu. Pihak sekolahnya juga harusnya mengikuti aturan itu. "Pastilah tidak hanya kita kirim (surat)," kata Agus. (red/108csr)

Perbaikan Sekolah Rusak Dilakukan Serentak

JAKARTA, M86 - Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh berencana untuk mengubah pola perbaikan sekolah yang tidak layak dari bertahap menjadi serentak di seluruh Indonesia sehingga pada 2014 sudah tidak ada lagi laporan mengenai sekolah rusak.

Hal itu disampaikan Mendiknas dalam acara silaturahmi guru-guru berdedikasi 2011 dengan Ibu Ani Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Sabtu.

"Tadi malam secara informal saya menyampaikan kepada Presiden Yudhoyono mengenai jumlah sekolah yang rusak, secara presentasi memang kecil tapi apabila dikalikan ratusan ribu jadi banyak," kata M.Nuh.

Ia mengatakan bahwa jumlah sekolah yang rusak di seluruh Indonesia sekitar 11 persen dari 900 ribu yaitu sekitar 100 ribu sekolah, data dan fotonya telah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Menurut M.Nuh selama ini proses perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak atau tidak layak dilakukan secara sporadis sehingga tidak kunjung selesai.

"Sekarang mau disiapkan Inpres untuk membangun secara bersamaan (serentak)," katanya. Ia berharap pembangunan itu dapat dilakukan dalam satu atau dua tahun mendatang sehingga pada 2014 tidak ada lagi sekolah yang tidak layak.

Untuk memperbaiki dan membangun kembali sekolah-sekolah yang tidak layak itu, kata Mendiknas, dibutuhkan dana lebih kurang Rp12 triliun.

Ia menyebut mengenai kemungkinan untuk menggandeng TNI dalam pembangunan itu sehingga dapat betul-betuk dilakukan secara menyeluruh dan serentak.

"Salah satu contoh yang sudah kita lakukan itu dengan TNI, karena tenaga TNI kan gratis dan TNI ada yang tenaga zenit, yang ahli sipil, banyak insinyurnya," katanya.

Mendiknas berharap anggaran tersebut sudah dimasukkan dalam APBN 2012 sehingga sebelum 2012 sudah keluar Inpres. "Namun saya belum dapat memastikan harus dikonsultasikan dahulu," katanya sekalipun mengatakan bahwa ada sinyal positif dari Presiden.

Sementara itu Ibu Ani Yudhoyono menyambut positif rencana itu. Ia berharap bahwa Mendiknas dapat melanjutkan dialognya dengan Presiden agar rencana itu terwujud. Ia juga berkomitmen untuk turut mendorong keberhasilan terwujudnya rencana itu demi memenuhi hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. (red/*ant)