Orangtua Siswa Resah Dijejali Pungutan Perpisahan

JAKARTA, MP – Menjelang akhir tahun ajaran baru, orangtua kembali dibebani berbagai pungutan dari sekolah. Bentuknya mulai dari perpisahan dengan siswa yang bakal lulus, hingga study tour ke luar kota.

Pihak sekolah acapkali menggunakan komite sekolah untuk melegalkan berbagai kegiatan yang berujung pada pengeluaran duit orangtua siswa tersebut. Dengan cara demikian, pihak sekolah tetap ‘aman’ dan tidak menanggung risikonya. “Kami harus bayar Rp200 ribu per siswa untuk piknik ke Lembang,” tutur Budi, warga Pasar Minggu, Kamis (18/2).

Anaknya yang baru duduk di kelas 3 SD di kawasan kelurahan Kalibata memang tidak diwajibkan ikut study tour. Karena hampir semua temannya ikut, terpaksa ikut juga. “Mau nggak mau, meskipun boleh nggak ikut, tapi anak iri juga ngeliat temannya jalan-jalan,” jelasnya.

Hal senada dikemukakan Arsani, warga Jalan Bangka Raya. Untuk tahun ini, sekolah anaknya mau piknik ke Jatiluhur. Biayanya per siswa Rp 140 ribu. Seperti halnya Budi, ia juga mengaku sekolah tidak mewajibkan anaknya ikut. “Gurunya bilang ini salah satu kegiatan pengayaan pelajaran. Jadi bagaimana mungkin nggak ikut,” ucapnya.

Sebagai pekerja honorer di lingkungan kantor pemda, uang senilai itu bukanlah sedikit. Tetapi karena anaknya terus merengek minta ikut, akhirnya Arsani harus merogoh kocek juga. “Terpaksa narik arisan duluan,” tuturnya.

John, warga Tegal Parang juga mengalami nasib serupa. Anaknya memang tidak diwajibkan ikut study tour. Namun, untuk perpisahan dengan siswa yang bakal lulus, ia diminta membayar Rp20 ribu per siswa. “Anak saya SMP kelas dua, katanya harus ikut perpisahan dengan kelas tiga, harus bayar buat konsumsi dan keperluan lain,” jelas John.

Akhir tahun, diakui John memang seringkali dijadikan momen bagi sekolah untuk mengadakan berbagai kegiatan yang sifatnya perlu biaya tambahan. Kondisi tersebut hampir berulang tiap tahun. “Anak saya empat, ada yang SMP ada yang SD. Semuanya gitu,” tambahnya.

Karena itu, baik John maupun warga lainnya meminta agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah. Terutama pada saat-saat menjelang akhir tahun ajaran. “Kalau bisa jangan sekadar imbauan, tetapi langsung dilarang. Jadi kami nggak dipaksa,” pintanya.

Meski untuk berbagai kegiatan tersebut, acapkali pihak sekolah tidak menjadi penentu utamanya. Komite Sekolah yang merupakan kumpulan orangtua siswa sering dijadikan senjata untuk mengamankan program sekolah. (red/*pk)